MALANGPOINT.COM | SURAKARTA – Wali Kota Malang sekaligus Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, mendorong penguatan kolaborasi antarkota agar berbagai persoalan strategis pemerintah daerah tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Wahyu saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program kerja APEKSI sekaligus merumuskan langkah bersama pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Sebagai Ketua Komwil IV APEKSI yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Wahyu menegaskan kesiapan pemerintah kota di wilayahnya untuk memperkuat sinergi dan mendukung agenda prioritas DPP APEKSI.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Menurutnya, kolaborasi tersebut harus diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat perkotaan, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, penataan kota berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan kapasitas pemerintahan daerah.
Wahyu juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan, menurutnya, harus mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya membahas program internal organisasi, rapat kerja gabungan tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibawa APEKSI ke tingkat pemerintah pusat.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, antara lain reformasi keuangan publik, kejelasan kewenangan pusat dan daerah, kebijakan ASN dan PPPK, transfer ke daerah (TKD), percepatan transformasi digital, pembangunan infrastruktur terintegrasi, hingga kesiapan pemerintah kota menghadapi dampak perubahan iklim.
Bagi Wahyu, kekuatan APEKSI terletak pada kemampuan pemerintah kota menyatukan aspirasi. Dengan suara yang terkoordinasi, berbagai persoalan daerah diharapkan memiliki daya dorong lebih kuat untuk masuk dalam agenda kebijakan nasional.
“Kolaborasi antar-Komwil menjadi kunci agar APEKSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan. Aspirasi dari daerah harus kita kawal bersama agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pemerintah kota dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak lagi sebatas persoalan teknis pemerintahan.
Dibutuhkan ruang dialog yang kuat sekaligus political will agar rekomendasi daerah dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis menyebut hasil Rakernas XVIII APEKSI telah memberikan sejumlah arah bersama pemerintah kota se-Indonesia, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
APEKSI juga mendorong kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Di sektor pembangunan inklusif, perhatian diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan partisipasi generasi muda.
Alwis juga membeberkan lima isu utama dalam Dialog Kota Tangguh, yakni sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan TKD, kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan, serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi.
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan forum “Wali Kota Jumpa Media”, sebagai bagian dari upaya mengkomunikasikan isu-isu strategis sekaligus mengawal implementasi hasil pembahasan di masing-masing wilayah.
Bagi Kota Malang, keterlibatan Wahyu Hidayat dalam forum tersebut sekaligus memperkuat peran kota ini dalam jejaring APEKSI. Tidak sekadar hadir sebagai peserta, Kota Malang melalui kepemimpinan Wahyu di Komwil IV turut membawa perspektif dan kepentingan pemerintah kota di tingkat wilayah untuk diperjuangkan dalam agenda nasional.
Dengan demikian, APEKSI diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi antarpemerintah kota, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolektif pemerintah kota dalam mendorong kebijakan nasional yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah. (*)
