MALANGPOINT.COM | BLITAR – Pemerintah tak cukup hanya hadir lewat program dan kebijakan. Di tengah masyarakat, pemerintah dituntut turun langsung, membuka ruang komunikasi dan mendengar persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Pesan itu mengemuka saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (5/9/2026).
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi agenda tersebut.
Bagi Asep, silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial. Ada pesan yang jauh lebih penting, yakni membangun kedekatan pemerintah dengan masyarakat sekaligus membuka ruang untuk mendengar aspirasi secara langsung.
“Pemerintahan tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dan program. Pemerintah juga harus hadir secara langsung, membangun komunikasi dan mendengarkan masyarakat,” tegas Asep.
Menurutnya, komunikasi tatap muka memberikan perspektif berbeda bagi pemerintah. Persoalan masyarakat tidak selalu bisa dibaca hanya dari data, laporan maupun meja birokrasi.
Ada kondisi di lapangan yang baru benar-benar dipahami ketika pemerintah datang dan berinteraksi langsung dengan warga.
“Silaturahmi membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ada kedekatan, ada kebersamaan dan yang paling penting ada kesempatan untuk saling mendengarkan,” ujarnya.
Asep menilai, kepercayaan publik juga tidak lahir semata-mata dari kebijakan yang baik. Kepercayaan dibangun melalui kehadiran pemerintah yang bisa dirasakan masyarakat.
Setiap daerah, kata dia, memiliki karakter dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki pijakan dari kondisi nyata masyarakat.
“Ketika pemerintah hadir dan mau mendengarkan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Dari komunikasi seperti inilah kepercayaan dapat tumbuh,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Bakorwil III Malang memiliki posisi strategis sebagai penghubung koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota maupun berbagai stakeholder di wilayah kerja.
Asep menegaskan, komunikasi tidak boleh berhenti sebagai pertemuan. Silaturahmi harus menjadi pintu masuk menuju kolaborasi dan penyelesaian persoalan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semangat kebersamaan harus terus kita rawat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder harus berjalan bersama, karena pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama,” tuturnya.
Ia menyebut, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga masyarakat di tingkat akar rumput menjadi bagian penting dalam membangun daerah.
Sebab, pembangunan yang kuat tidak hanya membutuhkan kebijakan dari atas, tetapi juga partisipasi dari bawah.
“Kalau komunikasi sudah terbangun, kolaborasi akan lebih mudah dilakukan. Dari kolaborasi itulah kita bisa mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan DNA Baru Bakorwil Malang: Kolaborasi, Gotong Royong, Solusi.
Bagi Asep, tiga kata tersebut bukan sekadar slogan. Kolaborasi harus menjadi cara pemerintah bekerja, gotong royong menjadi energi bersama, sementara setiap koordinasi harus menghasilkan langkah nyata.
“Kolaborasi bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi cara kita bekerja. Gotong royong bukan hanya nilai, tetapi harus menjadi energi pembangunan. Dan setiap koordinasi harus bermuara pada solusi,” tegasnya.
Kehadiran Gubernur Khofifah di Blitar sendiri menjadi bagian dari rangkaian intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah juga hadir melalui penanganan dampak kekeringan, penyaluran bantuan air bersih hingga Pasar Murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Asep, rangkaian langkah tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran pemerintah memiliki banyak bentuk.
Tidak hanya membangun infrastruktur atau menjalankan program, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan ruang untuk didengar.
“Pembangunan bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir, membangun hubungan dan memastikan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat bukan sekadar objek pembangunan. Mereka merupakan bagian penting yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan.
Karena itu, ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperluas.
“Ketika pemerintah hadir, mendengar dan kemudian bergerak bersama masyarakat, di situlah pembangunan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna,” pungkas Asep. (cha/tem)
