MALANGPOINT.COM | MALANG – Potensi bambu di Kabupaten Malang didorong menjadi motor baru ekonomi hijau berbasis masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rembug Perhutanan Sosial bertema “Pengembangan Ekonomi Hijau Berbasis Bambu” yang digelar di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Minggu (12/7).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, serta Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, kelompok perhutanan sosial, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Bupati Malang Sanusi menegaskan, Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam, khususnya bambu, yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat agar potensi tersebut mampu menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Pengembangan perhutanan sosial bukan hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Sanusi.
Dalam forum tersebut, berbagai strategi penguatan perhutanan sosial turut dibahas, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pengembangan produk olahan bambu bernilai tambah, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan lintas sektor.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, termasuk pengolahan bambu.
“Melalui usaha berbasis bambu, kita ingin membuka peluang ekonomi yang inklusif sehingga perempuan semakin berdaya, mandiri, dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” kata Veronica.
Rembug Perhutanan Sosial juga diwarnai dialog interaktif antara pemerintah dan kelompok perhutanan sosial. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, pengembangan industri hilir, hingga perluasan jaringan pemasaran produk berbasis bambu.
Melalui forum ini, pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat sehingga potensi bambu mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi hijau yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.
