MALANGPOINT.COM | MALANG — Kawasan Modangan, Kabupaten Malang, didorong menjadi salah satu simpul pertumbuhan ekonomi baru di Malang Selatan. Pengembangannya tidak hanya diarahkan pada sektor pariwisata, tetapi juga konektivitas, UMKM, ekonomi pesisir dan pemberdayaan masyarakat.
Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Modangan dan Jalan Pendukung yang digelar Bakorwil III Malang, Selasa (29/9/2026).
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan potensi Modangan membutuhkan konektivitas yang kuat agar mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas.
“Pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung harus kita lihat sebagai bagian dari sistem kawasan, bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri,” ujar Asep.
Menurutnya, Modangan memiliki posisi strategis karena terhubung dengan koridor Gondanglegi–Balekambang, JLS hingga Pantai Modangan dan Bukit Waung.
Rakor tersebut membahas tiga koridor utama, yakni Gondanglegi–Balekambang, JLS Balekambang–Modangan, serta akses Pantai Modangan–Bukit Waung. Selain jalan, perhatian juga diberikan pada drainase, titik rawan longsor, PJU, rambu, parkir, sanitasi, air bersih dan jalur evakuasi bencana.
Asep menekankan pembangunan infrastruktur harus menghasilkan efek berantai bagi masyarakat.
“Jalan yang semakin baik harus membuka akses, memperlancar mobilitas, memperkuat pariwisata, mendorong UMKM dan pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Pengembangan Modangan telah memiliki pijakan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 dan RTRW Kabupaten Malang 2024–2044 sebagai bagian dari pengembangan ekonomi pesisir, pariwisata dan konektivitas JLS.
Kawasan ini juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 sebagai kawasan prioritas pengembangan Lintas Selatan Jawa Timur.
Dalam rakor, Dinas PU Bina Marga Jatim turut memaparkan sejumlah rencana penanganan jalan di wilayah Malang, antara lain pelebaran Talok–Druju–Sendang Biru sepanjang 7 kilometer dengan pagu Rp36,321 miliar serta sejumlah pekerjaan jalan lainnya.
Asep menegaskan forum koordinasi harus menghasilkan langkah konkret berupa pembagian kewenangan, sinkronisasi program dan penentuan prioritas pembangunan.
“Kita petakan masalahnya, kita jelaskan kewenangannya, kita selaraskan programnya, kemudian kita sepakati apa yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek dan apa yang membutuhkan perencanaan serta penganggaran lebih lanjut,” tegasnya.
Bakorwil Malang akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar pembangunan Modangan tidak berjalan parsial.
Targetnya, konektivitas yang semakin kuat mampu membuka akses, menggerakkan pariwisata dan UMKM, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di Malang Selatan. (*)
