MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – Rencana pengembangan Trans Jatim Koridor 2 di Kota Malang mendapat penolakan keras dari Front Aliansi Supir Angkutan Malang (ASAM).
Para sopir angkot meminta pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan yang mereka klaim muncul sejak beroperasinya Koridor 1 sebelum melanjutkan pengembangan koridor berikutnya.
Penolakan itu disampaikan saat Front ASAM menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Senin (28/9/2026).
Ketua Front ASAM, Andre, menyebut persoalan Koridor 1 berdampak terhadap sekitar 494 sopir angkot atau mikrolet di Kota Malang dan sebagian wilayah Kabupaten Malang.
Menurutnya, para sopir telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sejak Juli, termasuk Dishub Kota Malang, sebelum akhirnya diarahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah melakukan audiensi di provinsi. Ada notulensi kesepakatan bersama tertanggal 29 Juli 2023, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Andre.
Karena itu, Front ASAM mendesak adanya penyelesaian dan pertanggungjawaban atas dampak yang dialami para sopir.
“494 sopir tersebut menuntut keadilan dan pertanggungjawaban karena selama ini merasa dirugikan,” tegasnya.
Selain dampak terhadap sopir, Front ASAM menyoroti keberadaan halte di jalur Koridor 1. Andre menilai jumlah halte yang semakin bertambah tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Halte tersebut semakin banyak dan semakin merugikan rekan-rekan,” bebernya.
Front ASAM juga mempertanyakan informasi mengenai dana scraping yang disebut telah turun melalui Dishub Kota Malang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Rekan-rekan tidak ada yang merasa menerima,” kata Andre.
Ia turut menyinggung istilah dana abadi, tetapi mengaku belum mengetahui secara jelas pihak yang memberikan maupun menerima dana tersebut.
Sentara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Drs. R. Widjaja Saleh Putra, mengatakan tuntutan para sopir telah disampaikan, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tuntutan itu sudah disampaikan, termasuk di provinsi. Di antaranya terkait evaluasi, kompensasi dan kebijakan pemerintah,” ujar Widjaja.
Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan angkutan konvensional. Salah satunya melalui program Angkutan Pelajar Gratis yang memberikan peluang tambahan penghasilan bagi sopir angkot.
“Angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa tetap bekerja. Dengan adanya program itu, mereka mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Terkait Trans Jatim, Widjaja menegaskan Koridor 1 telah berjalan dan pengembangan koridor berikutnya merupakan bagian dari pembangunan sistem transportasi publik.
“Koridor 1 sudah tuntas, sudah berjalan. Ini bagian dari dinamika menuju transportasi publik yang lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada persoalan dengan pelaku angkutan konvensional. Dishub, kata Widjaja, tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas tuntutan sopir, termasuk mengenai kompensasi dan kebijakan jika Koridor 2 direalisasikan.
Sementara mengenai tudingan ketidaktransparanan atau adanya permainan dalam kebijakan transportasi, Widjaja meminta pihak yang menuding menunjukkan bukti.
“Kalau ada yang menuding tidak transparan atau ada permainan, silakan membuktikan. Semuanya harus ada buktinya,” tegasnya.
Menurut Widjaja, pemerintah dan sopir perlu terus berdiskusi untuk mencari titik temu antara pengembangan transportasi publik dan keberlangsungan mata pencaharian sopir angkot.
“Ini masalah kita perlu diskusi terus untuk meluncurkan Trans Jatim dua,” pungkasnya. (red)
