MALANGPOINT.COM | JOMBANG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menegaskan komitmennya mengawal implementasi Ekonomi Pancasila agar tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut disampaikan Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, saat ditemui awak media di Jombang, Minggu (2/8/2026).
Menurut Gus Kikin, Indonesia sejatinya telah memiliki landasan ekonomi yang kuat melalui Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan merumuskan mazhab ekonomi baru, melainkan memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat.
“Ekonomi Pancasila bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menghadirkan pemerataan kesempatan, pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima program bantuan pemerintah.
Menurutnya, keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan akses lebih luas terhadap pembiayaan, teknologi, bahan baku, pasar, pendampingan usaha, perlindungan hukum, hingga kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. Mereka harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional yang memperoleh ruang tumbuh secara adil dan berkelanjutan,” ujar Gus Kikin.
Sebagai langkah konkret, PWNU Jawa Timur meluncurkan forum “Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas.” Forum tersebut akan menjadi ruang dialog sekaligus laboratorium kebijakan untuk menguji sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.
Melalui forum ini, berbagai regulasi dan program kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan UMKM akan dikaji secara menyeluruh, mulai dari aspek pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, digitalisasi, standardisasi produk, hingga akses pasar.
Setiap kebijakan akan dievaluasi berdasarkan dampaknya di lapangan dengan pertanyaan mendasar: apakah regulasi tersebut benar-benar mendorong UMKM naik kelas atau justru menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha.
Tak sekadar menjadi forum diskusi, setiap persoalan yang muncul dari para pelaku UMKM akan dianalisis secara komprehensif untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Forum ini dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap dua bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah di berbagai daerah di Jawa Timur. Pola tersebut diharapkan mampu menangkap beragam persoalan UMKM secara lebih utuh sekaligus memperluas partisipasi masyarakat.
Istilah “cangkrukan” dipilih sebagai simbol ruang dialog yang terbuka, egaliter, dan tanpa sekat. Pelaku UMKM, akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum dapat berdiskusi, menyampaikan kritik, berbagi pengalaman, sekaligus merumuskan solusi bersama.
Bagi Gus Kikin, keberhasilan implementasi Ekonomi Pancasila harus dapat diukur melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Indikatornya sederhana, apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pekerjaan, pendapatannya meningkat, UMKM berkembang, kesenjangan ekonomi menurun, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.
Melalui “Cangkrukan Ekonomi Pancasila”, PWNU Jawa Timur berharap mampu membangun jembatan antara aspirasi pelaku UMKM dengan para pengambil kebijakan, sehingga nilai-nilai Ekonomi Pancasila tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir sebagai arah kebijakan yang memperkuat ekonomi kerakyatan dan mempercepat lahirnya UMKM yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing. (dd)
