MALANGPOINT.COM | MALANG – Di tengah tantangan ekonomi global dan pesatnya transformasi digital, Cangkrukan Ekonomi Pancasila hadir sebagai ruang strategis untuk merumuskan masa depan ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum yang digagas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, perbankan, hingga pelaku UMKM dalam satu meja kolaborasi guna memperkuat fondasi ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila.
Kegiatan yang digelar di NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026), menjadi bagian dari rangkaian menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 sekaligus menegaskan komitmen NU dalam memperkuat ekonomi umat melalui sinergi lintas sektor.
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, yang hadir sebagai tuan rumah, menilai Cangkrukan Ekonomi Pancasila bukan sekadar forum bertukar gagasan, tetapi wadah membangun langkah nyata dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
“Forum seperti ini sangat penting karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Ketika pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat duduk bersama, maka solusi yang lahir akan lebih komprehensif untuk mempercepat kemajuan UMKM,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah, di antaranya perwakilan Badan Teknologi dan Inklusi Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan RI, Asisten Deputi Pembiayaan Investasi UMKM Kementerian UMKM RI, Ketua MUI Pusat, Ketua PWNU Jawa Timur, jajaran Forkopimda, Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Direktur Utama Bank Jatim dan Bank Jatim Syariah, pimpinan perguruan tinggi, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam forum tersebut, Lathifah menegaskan bahwa tantangan UMKM saat ini tidak lagi sebatas akses permodalan. Persaingan yang semakin ketat menuntut pelaku usaha terus berinovasi, memperkuat pemasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bertahan sekaligus berkembang.
“Kalau ingin usaha terus tumbuh, terutama di sektor kuliner, inovasi harus menjadi budaya. Produk harus terus diperbarui, kemasan dibuat lebih menarik, dan strategi pemasaran harus mengikuti perkembangan zaman. Di sinilah tantangan terbesar UMKM saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi kerakyatan juga sangat bergantung pada kualitas generasi penerus. Karena itu, pendidikan harus menjadi investasi utama keluarga pelaku UMKM agar lahir wirausahawan baru yang memiliki kemampuan manajerial, kreativitas, literasi digital, dan jejaring bisnis yang lebih luas.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar anak-anak pelaku UMKM dapat mengenyam pendidikan tinggi dan mampu membawa usaha keluarga menuju level yang lebih profesional.
“Usaha keluarga akan berkembang jika diteruskan oleh generasi yang memiliki ilmu, kreativitas, dan kemampuan membaca peluang. Pendidikan menjadi bekal penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Lathifah juga membagikan pengalaman Koperasi Annisa Muslimat NU dalam membantu masyarakat memperoleh pembiayaan usaha yang sehat sebagai alternatif dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi harus dibangun melalui edukasi sekaligus penyediaan akses permodalan yang mudah, aman, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Lebih dari sekadar agenda diskusi, Cangkrukan Ekonomi Pancasila diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai kolaborasi konkret antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem UMKM.
Dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila, forum ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan, inovasi, dan kemitraan yang mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing, baik di Kabupaten Malang maupun di tingkat nasional. (cha/dd)
