MALANGPOINT.COM | MALANG – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengusulkan tiga proyek melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan total nilai mencapai sekitar Rp150 miliar.
Usulan tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan sekaligus memperkuat konektivitas wilayah yang mendukung sektor pertanian, investasi, hingga pengembangan kawasan pesisir.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan ketiga usulan tersebut saat ini tengah diproses melalui aplikasi Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur (SITIA) milik Kementerian PU.
Menurutnya, tahapan verifikasi lapangan juga telah dilakukan oleh tim dari Balai Besar sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintah pusat.
“Saat ini seluruh usulan masih dalam proses penginputan di aplikasi SITIA. Tim dari Balai Besar juga sudah melakukan survei lapangan untuk melihat langsung kondisi ruas jalan yang diusulkan,” ujar Khairul Isnaidi Kusuma, yang akrab disapa Oong.
Usulan pertama difokuskan pada ruas Kepanjen–Pagak. Pada jalur tersebut masih terdapat sekitar 13 kilometer jalan yang memerlukan peningkatan dengan estimasi kebutuhan anggaran antara Rp60 miliar hingga Rp65 miliar.
Pemerintah Kabupaten Malang berharap proyek tersebut dapat memperoleh persetujuan sehingga dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Apabila seluruh kebutuhan anggaran belum dapat dipenuhi, DPUBM akan kembali mengusulkan sisa penanganan pada tahun berikutnya, mengingat program Inpres Jalan Daerah masih akan berjalan hingga 2029.
Sementara itu, usulan kedua menyasar ruas Kalipare–Donomulyo. Ruas sepanjang sekitar 12,5 kilometer tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk meningkatkan kualitas jalan yang masih memerlukan penanganan.
“Usulan ini juga sudah berproses di aplikasi SITIA. Kami berharap dapat memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat sehingga penanganannya bisa segera dilaksanakan,” kata Oong.
Adapun usulan ketiga diarahkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo.
Pada tahap awal, DPUBM mengajukan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk memperbaiki titik-titik jalan yang mengalami kerusakan berat serta meningkatkan kondisi jalan.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pengembangan akses menuju kawasan pesisir tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp50 miliar.
Nilai tersebut disesuaikan dengan panjang ruas jalan yang harus ditingkatkan sehingga pengerjaannya direncanakan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malang tidak hanya mengandalkan dukungan APBN melalui program IJD. DPUBM juga mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Malang guna mempercepat penanganan sejumlah ruas prioritas sembari menunggu realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
Beberapa pekerjaan pendukung telah diselesaikan, di antaranya peningkatan jalan menggunakan lapis aspal Hotmix AC-WC sepanjang sekitar 900 meter dari Desa Sumber Tangkil menuju kawasan KNMP di Desa Pujiharjo.
Selain itu, pembangunan dinding penahan tanah juga telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelebaran jalan pada tahap selanjutnya.
DPUBM juga memastikan pemeliharaan rutin pada ruas menuju Kampung Nelayan Merah Putih telah rampung sehingga akses masyarakat menuju kawasan tersebut kini menjadi lebih baik.
Melalui sinergi pendanaan antara APBN dan APBD, Pemerintah Kabupaten Malang berharap pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kawasan strategis dapat segera terealisasi.
Selain meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka akses yang lebih baik menuju sentra pertanian maupun kawasan pesisir yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Malang. (Cha)
