MALANGPOINT.COM | Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muhamad Mardiono, mengingatkan seluruh anggota Fraksi PPP DPRD di Jawa Timur agar tidak menjalankan fungsi legislatif hanya sebagai pelengkap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, wakil rakyat harus mampu menjadi pengawas yang kritis sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat di tengah ancaman krisis global.
Pesan tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Senyum, Kota Batu, pada Jumat (31/7/2026) malam.
Di hadapan para legislator, Mardiono menegaskan bahwa situasi dunia yang dipenuhi konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, hingga ancaman perubahan iklim menuntut DPRD menyusun kebijakan yang adaptif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Fungsi DPRD bukan sekadar menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, harus dijalankan secara profesional agar daerah mampu mengantisipasi dampak gejolak global terhadap kehidupan masyarakat.
Mardiono secara khusus mengingatkan ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pangan dan ketersediaan air bersih.
Karena itu, ia meminta kader PPP di parlemen daerah memberikan perhatian serius terhadap kebijakan ketahanan pangan, irigasi, hingga perlindungan sosial.
“Jangan menunggu krisis datang. DPRD harus memastikan regulasi dan anggaran mampu melindungi masyarakat dari risiko yang akan dihadapi,” katanya.
Menurut Mardiono, Bimtek menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi seluruh anggota Fraksi PPP agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa sikap politik PPP bukan berarti selalu mengikuti pemerintah. Sebaliknya, PPP mendorong kadernya menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan konstruktif.
“Sejalan dengan pemerintah bukan berarti menjadi stempel. Pengawasan harus dilakukan secara kritis, tetapi tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mardiono turut menanggapi kebijakan efisiensi yang saat ini menjadi perhatian publik. Ia mengajak seluruh kader PPP melihat efisiensi sebagai momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing bangsa.
Mardiono mencontohkan keberhasilan Tiongkok melakukan transformasi besar dalam kurun waktu sekitar 25 tahun hingga mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
“Kalau negara lain bisa berubah menjadi lebih maju, Indonesia juga harus berani melakukan perubahan. Efisiensi harus dimaknai sebagai ikhtiar membangun pemerintahan yang lebih efektif, produktif, dan mampu menghadapi tantangan global,” tuturnya.
Menutup arahannya, Mardiono kembali menegaskan bahwa politik yang diperjuangkan PPP tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, melainkan politik kebangsaan dan politik keumatan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh kebijakan harus bermuara pada satu tujuan, yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyat. Itulah yang menjadi prinsip perjuangan PPP,” pungkasnya (cha)
