MALANGPOINT. COM | MALANG – Aliansi BEM Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten Malang agar memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan akibat penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja.
Hal itu disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang saat audensi dengan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M. M., di R. Panji Pulangjiwo, Jl. Panji No. 58 Kepanjen, Senin (23/2/2026) pagi.
Melalui koordinator nya Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), menyoroti kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.
Selain itu, mereka mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt) meski pemerintah pusat menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025, serta menyinggung status BPJS nonaktif yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat saat mengalami musibah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang memaparkan kepada mahasiswa, kondisi pendidikan di Kabupaten Malang. Berdasarkan penilaian Ombudsman, Kabupaten Malang memperoleh nilai 81,35 dengan kategori kualitas baik, ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif merupakan kewenangan pemerintah pusat” jelas Bupati
Menurut Bupati, Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan.
Bupati Malang bersama Ketua PGRI Kabupaten Malang terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan di daerah tersebut. Beliau juga mengajak mahasiswa untuk turut bersinergi bersama PGRI dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu/bulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan di tingkat daerah.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” tuturnya.
Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah harus terus diperkuat demi kemajuan Bangsa Indonesia, yang tentu dimulai dari daerah. Di Kabupaten Malang sendiri telah hadir sekolah unggulan, yakni SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak.
“Kehadiran sekolah unggulan ini diharapkan mampu melahirkan generasi berprestasi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang” ujarnya
Audiensi ini di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Jajaran dari Polres Malang dan seluruh Jaaran Aliansi BEM Kabuapaten Malang.
