MALANGPOINT.COM | Kota Malang – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan kewilayahan berkelanjutan melalui sinergi pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, saat menjadi narasumber dalam Webinar ASN Kampus Satelit Tahun 2026 bertema “Sinergi Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan dan Pelestarian Kehutanan dalam mewujudkan Green Forestry dan Green Economy di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang”, Senin (25/5/2026).
Dalam pemaparannya, Asep menyebut Bakorwil memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, serta mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, wilayah kerja Bakorwil Malang yang mencakup sembilan kabupaten/kota memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, pertanian, dan pariwisata, sekaligus berperan sebagai kawasan penyangga lingkungan hidup di Jawa Timur.
Namun demikian, ia menilai wilayah tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari meningkatnya timbulan sampah, degradasi kawasan hutan, tekanan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, hingga dampak perubahan iklim yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor.
“Bakorwil hadir untuk memperkuat solusi urusan pembangunan dan pemerintahan melalui semangat gotong royong. Tantangan pembangunan saat ini membutuhkan koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan orkestrasi lintas sektor agar pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Asep.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Bakorwil Malang meliputi reformasi kehutanan dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah regional dan pengendalian pencemaran, pengembangan green economy berbasis UMKM, serta penguatan sinergi kewilayahan dan stabilitas ekonomi daerah.
Sebagai langkah konkret, Bakorwil Malang telah memfasilitasi sejumlah program strategis, di antaranya Workshop Reformasi Kehutanan Menuju Indonesia Emas 2045, penguatan forum kebijakan subsektor kehutanan, percepatan pengembangan TPA/TPST Regional Blitar Raya, serta pendampingan sertifikasi halal bagi 100 UMKM di wilayah Malang Raya.
Selain itu, Bakorwil Malang juga melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama (KSB), Perjanjian Kerja Sama (PKS), penanganan kebencanaan kawasan Bromo Tengger Semeru, sinkronisasi batas wilayah, hingga penyelesaian konflik pengelolaan destinasi wisata Tumpak Sewu antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.
Dalam upaya memperkuat ekonomi hijau, Bakorwil Malang juga menyelenggarakan Lomba Inovasi Blue Green Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Wilker Bakorwil Malang yang diikuti 110 peserta serta mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui program VESTAWIL.ID.
Asep menegaskan, pembangunan kewilayahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
“Penguatan sinergi antarwilayah dan lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adaptif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian kehutanan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Met)
