MALANGPOINT.COM | Kota Malang kembali diguncang kabar tak sedap dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Temuan belatung dalam menu puding stroberi yang dibagikan kepada siswa salah satu SD di Kecamatan Lowokwaru, Selasa 3 Maret 2026, memicu kegelisahan para orangtua.
Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, angkat bicara dan mendesak adanya pembenahan serius dalam pengelolaan program tersebut.
Kasus ini bermula dari laporan sejumlah wali murid yang menerima informasi melalui pesan pribadi. Seorang orangtua yang meminta namanya disamarkan sebagai Bunga mengaku awalnya mendapat kabar dari wali murid lain terkait adanya belatung di dalam puding stroberi yang dibagikan kepada siswa.
Setelah dilakukan pengecekan, temuan itu dinyatakan benar. Tidak hanya satu kelas, keluhan disebut datang dari beberapa tingkat, mulai kelas 3 hingga kelas 6. Situasi ini membuat para orangtua khawatir, sebab persoalan dinilai tidak bersifat insidental.
Dalam video yang beredar di grup orangtua, tampak puding berwarna merah muda dengan kondisi tidak jernih. Di dalamnya terlihat belatung.
Dugaan sementara mengarah pada proses pengolahan bahan baku yang tidak higienis. Stroberi yang digunakan disebut tampak kotor dan diduga tidak dicuci secara bersih sebelum diolah.
Pihak sekolah bergerak cepat. Melalui pesan di grup WhatsApp wali murid, sekolah mengimbau agar puding tersebut tidak dikonsumsi dan segera dibuang. Pesan itu diberi penekanan sebagai pemberitahuan mendesak demi mencegah risiko kesehatan pada siswa.
Perhatian kemudian mengarah pada dapur penyedia MBG, yakni SPPG Tulusrejo 2 yang menjadi mitra sejumlah sekolah di wilayah Lowokwaru. Sejumlah orangtua meminta agar operasional dapur tersebut dihentikan sementara sampai ada evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan sistem pengawasan.
Menanggapi hal ini, Djoko Prihatin menegaskan bahwa pengelolaan MBG tidak boleh dilakukan secara serampangan. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Maka dari itu, harus ada pembenahan serius. Petugas SPPG juga harus lebih teliti dalam pengawasan, mulai dari rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Semuanya harus benar benar dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya sistem kontrol yang menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan sampel terbatas.
“Jangan hanya sampel satu dua sudah baik kemudian yang lain tidak diperiksa. Sistemnya harus dibenahi secara total,” tegasnya
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang ini juga menekankan bahwa proses penjaringan pegawai di dapur MBG harus dilakukan dengan selektif dan profesional. Penempatan sumber daya manusia, menurutnya, harus mempertimbangkan kompetensi dan komitmen kerja.
“Penjaringan pegawai harus serius dan benar benar menempatkan orang yang mampu serta punya komitmen dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar polemik ini tidak serta merta mengaburkan tujuan utama program. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, MBG dinilai memiliki nilai strategis. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM.
“Program ini penting. Selain menunjang gizi anak, juga menyerap tenaga kerja dan mendorong geliat ekonomi UMKM. Karena itu pengelolaannya jangan asal asalan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Bahkan, aspek margin keuntungan juga perlu diperhatikan agar tidak mengorbankan kualitas bahan baku.
“Jangan sampai karena mengejar keuntungan, kualitas dikorbankan. Ini program pemerintah yang harus kita dukung bersama, tetapi pelaksanaannya wajib profesional dan akuntabel,” tandasnya.
Kasus puding berbelatung ini menjadi catatan serius bagi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kota Malang. Harapan orangtua sederhana, anak anak mendapatkan asupan yang sehat dan aman.
Kini, publik menunggu langkah konkret evaluasi agar kepercayaan terhadap program ini dapat dipulihkan.
