MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – Maulina Pia Wulandari, S.Sos.,M.Kom., Ph.D, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) menilai polemik menjamurnya industri hiburan malam di Kota Malang tidak bisa dibaca sekadar sebagai persoalan ekonomi atau gaya hidup.
Ia melihat ada persoalan yang lebih mendasar, yakni krisis narasi dan komunikasi publik yang perlahan menggeser citra Malang sebagai kota pendidikan dan budaya.
Pandangan itu ia sampaikan dalam diskusi publik bertema Malang Kehilangan Arah? Ketika Kota Pendidikan dan Budaya Tergeser oleh Industri Hiburan Malam yang digelar di Universitas Widyagama Malang belum lama ini.
Forum tersebut mempertemukan akademisi, media, dan unsur masyarakat untuk membahas arah pembangunan kota.
Sebagai akademisi komunikasi di FISIP UB, Maulina menyoroti perubahan cara kota ini direpresentasikan, terutama di ruang digital. Menurutnya, cara Malang diceritakan hari ini akan menentukan bagaimana ia dipersepsikan esok hari.
“Pilihan kata itu bukan hal sepele. Cara kita membingkai kota akan membentuk kesadaran bersama. Kalau yang terus mengemuka adalah narasi hiburan malam, maka identitas sebagai kota pendidikan bisa memudar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kota tidak hanya dibangun lewat jalan, gedung, dan investasi, tetapi juga melalui wacana. Ketika percakapan publik lebih sering mengaitkan Malang dengan aktivitas malam, maka citra akademik dan intelektual yang selama ini melekat bisa tersisih secara perlahan.
Maulina mengakui bahwa generasi muda kini hidup dalam lanskap sosial yang berbeda dibanding dua dekade lalu. Arus budaya global, media sosial, dan gaya hidup urban menjadi bagian dari keseharian mahasiswa.
Namun ia mengingatkan, fokus kritik tidak boleh berhenti pada perilaku individu.
“Kita harus melihat ekosistemnya. Ruang hiburan muncul karena ada pasar. Pertanyaannya, apakah regulasi dan komunikasi kebijakan sudah cukup kuat untuk menjaga keseimbangan?” katanya.
Menurutnya, ribuan mahasiswa datang ke Malang dengan tujuan utama menempuh pendidikan. Karena itu, kebijakan tata ruang, perizinan, dan pengawasan harus tetap berpihak pada penguatan karakter kota sebagai pusat pembelajaran.
Menanggapi istilah Malang kehilangan arah, Maulina cenderung menyebutnya sebagai persoalan komunikasi pembangunan. Ia menilai belum ada konsistensi yang kuat antara visi kota, kebijakan di lapangan, dan narasi yang beredar di ruang publik.
“Branding kota bukan sekadar slogan di baliho. Ia harus sinkron antara kebijakan, praktik, dan pesan yang disampaikan ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat sipil merumuskan visi bersama mengenai identitas Kota Malang.
Tanpa arah yang dikomunikasikan secara konsisten, publik akan membentuk persepsi sendiri, yang belum tentu sejalan dengan semangat kota pendidikan.
Dalam konteks itu, Maulina juga menyinggung peran media. Ia mengingatkan agar pemberitaan tidak terjebak pada sensasi semata, melainkan menyajikan perspektif yang berimbang dan berbasis data.
