Menuju Malang Raya Megapolitan, Asep Kusdinar Tekankan Nilai Tambah Ekonomi Desa

  • Bagikan
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, saat menjadi dosen praktisi di hadapan mahasiswa Program Doktor (S3) Departemen Ilmu Pertanian, Fakultas Bio Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya
banner 468x60

MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – Pembangunan Malang Raya menuju kawasan megapolitan tidak boleh hanya berpusat pada pertumbuhan kota dan pembangunan infrastruktur. Integrasi potensi desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan kesejahteraan harus menjadi fondasi agar transformasi kawasan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan itu ditegaskan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat menjadi dosen praktisi di hadapan mahasiswa Program Doktor (S3) Departemen Ilmu Pertanian, Fakultas Bio Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya, Selasa (13/10/2026).

Dalam paparannya, Asep menekankan bahwa masa depan Malang Raya Megapolitan bergantung pada kemampuan mengintegrasikan kekuatan perkotaan dengan potensi ekonomi perdesaan.

Menurutnya, desa tidak boleh sekadar menjadi penyangga kebutuhan kota, tetapi harus tumbuh sebagai pusat produksi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

“Megapolitan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pertumbuhan kota. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan antara kota dan desa. Kota menjadi pusat inovasi, perdagangan, jasa, dan teknologi, sedangkan desa memiliki kekuatan pada produksi pangan, perkebunan, sumber daya alam, serta ekonomi berbasis potensi lokal. Keduanya harus terhubung dan tumbuh bersama,” tegas Asep.

Ia menjelaskan, Malang Raya memiliki karakter wilayah yang saling melengkapi. Kota Malang unggul dalam pendidikan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Kota Batu memiliki kekuatan pada pariwisata dan pertanian, sementara Kabupaten Malang menyimpan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri, hingga kelautan.

Keragaman tersebut menjadi modal strategis untuk membangun satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Tantangannya adalah memastikan potensi setiap wilayah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung melalui rantai produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Asep menilai, pengembangan Malang Raya Megapolitan harus mendorong perubahan posisi desa dalam rantai ekonomi. Hasil pertanian dan perkebunan tidak cukup dijual sebagai bahan mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk bernilai tambah melalui dukungan teknologi, pembiayaan, industri pengolahan, penguatan merek, dan perluasan akses pasar.

Komoditas seperti apel, jeruk siam, alpukat, pisang, durian, sayuran, tebu, dan kopi robusta memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pendekatan tersebut. Penguatan sektor ini sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan kerja.

Peluang kolaborasi juga ditopang keberadaan 67 perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang Raya. Asep mendorong potensi akademik tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat riset terapan, teknologi pertanian, digitalisasi usaha, serta inovasi produk lokal.

Dengan kolaborasi itu, hasil riset perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong produktivitas ekonomi desa.

“Potensi desa harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan dan pasar, perkebunan harus mampu menghasilkan nilai tambah, dan potensi kelautan harus dikelola secara berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi pelaku utama pembangunan,” ujarnya.

Selain penguatan ekonomi desa, konektivitas antarkawasan menjadi faktor penting dalam mewujudkan Malang Raya Megapolitan. Infrastruktur seperti Jalan Tol Pandaan–Malang dan Jalur Lintas Selatan (JLS) dapat membuka akses yang lebih luas bagi mobilitas orang, distribusi barang, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.

Namun, Asep mengingatkan bahwa infrastruktur tidak otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Konektivitas harus diikuti kesiapan sumber daya manusia, pengembangan sentra produksi, penguatan UMKM, serta kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

JLS, misalnya, membuka peluang pengembangan potensi wilayah selatan Jawa Timur, mulai dari perikanan, pengolahan hasil laut, hingga pariwisata bahari. Peluang tersebut perlu ditopang kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk unggulan dan membangun jaringan pemasaran.

Dalam konteks keberlanjutan, Asep juga menyoroti pentingnya pendekatan green economy dan blue economy. Pengembangan pertanian berkelanjutan, perkebunan, konservasi sumber daya air, serta pengelolaan potensi pesisir harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan daya dukung alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Asep menegaskan, pembangunan Malang Raya Megapolitan membutuhkan orkestrasi lintas sektor dan lintas wilayah. Pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat harus memiliki arah pembangunan yang saling terhubung.

Integrasi tersebut tidak cukup berhenti pada pembangunan jalan dan konektivitas fisik. Lebih jauh, perlu ada keterhubungan dalam pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, penguatan pasar, dan penciptaan peluang usaha.

“JLS harus membuka peluang, desa harus menjadi penggerak ekonomi, dan kolaborasi harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Megapolitan yang kita bangun bukan hanya tentang menghubungkan wilayah, melainkan membangun keterkaitan antarpotensi agar desa dan kota dapat tumbuh bersama,” tandasnya.

Melalui integrasi potensi wilayah, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dan kolaborasi lintas sektor, Malang Raya memiliki peluang membangun kawasan megapolitan yang kompetitif sekaligus inklusif dan berkelanjutan.

Bagi Asep, keberhasilan megapolitan bukan semata-mata diukur dari pesatnya pertumbuhan perkotaan atau semakin mudahnya akses antardaerah, melainkan dari kemampuan pembangunan menciptakan nilai tambah, memperkuat ekonomi desa, dan memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata. (red)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *