MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – Guncangan geopolitik di Timur Tengah kini bukan sekadar kabar jauh yang menghiasi layar televisi, melainkan ancaman nyata yang mulai merambat ke dapur-dapur industri di tanah air.
Di saat yang sama, pemerintah pusat mulai meniupkan peluit penghematan anggaran yang cukup kencang, sebuah kombinasi yang menurut pandangan para pelaku usaha ibarat awan mendung yang siap menumpahkan badai.
H. Mohamad Anton, atau yang lebih akrab disapa Abah Anton saat berbincang santai di acara open house hari raya idulfitri, menangkap sinyal ini dengan nada penuh kewaspadaan.
Baginya, peringatan dini dari pemerintah mengenai efisiensi anggaran merupakan beban psikologis sekaligus operasional yang sangat berat bagi dunia usaha yang baru saja mencoba pulih sepenuhnya.
Sebagai seorang pengusaha yang juga pernah menakhodai birokrasi sebagai mantan Wali Kota Malang, Abah Anton melihat adanya paradoks dalam situasi ini. Kebijakan penghematan di tingkat pusat sering kali menjadi pemicu spekulasi di pasar, terutama terkait biaya produksi.
Ia menyoroti bahwa ketidakpastian adalah musuh paling berbahaya bagi investasi. Ketakutan para pengusaha saat ini berakar pada kekhawatiran akan lonjakan harga material dasar yang dipicu oleh fluktuasi harga energi dunia akibat perang yang tak kunjung mereda.
“Kunci utama dari semua ini adalah minyak. BBM mempengaruhi seluruh sektor tanpa terkecuali. Jika harga energi ini melambung, maka pesanan akan terganggu, biaya logistik membengkak, dan harga bahan pangan akan ikut melonjak tajam,” ungkap Abah Anton saat membedah kerentanan struktur ekonomi saat ini.
Analisis beliau menunjukkan bahwa ketergantungan pada sektor energi menjadikan ekonomi domestik sangat rapuh terhadap gangguan distribusi minyak global. Jika eskalasi perang di Timur Tengah meluas, dampaknya akan terasa sangat signifikan pada harga-harga kebutuhan pokok di tingkat lokal.
Kegelisahan kolektif ini membawa memori publik kembali pada trauma krisis ekonomi tahun 1998. Abah Anton menekankan bahwa stabilitas ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jaminan bagi kelangsungan hidup jutaan karyawan.
Ada ketakutan nyata bahwa jika sektor usaha goyah akibat tekanan biaya yang tak terkendali, maka masyarakat luaslah yang akan menanggung bebannya. Kepastian kebijakan dari pemerintah menjadi sesuatu yang sangat dirindukan untuk meredam kecemasan para pemilik modal dan pekerja.
“Ke depan ini menjadi beban yang sangat besar, terutama bagi para pengusaha. Adanya peringatan penghematan dari pemerintah itu sangat mengkhawatirkan karena dampaknya memang belum terlihat jelas sekarang, tetapi sudah menciptakan rasa was-was di lapangan,” tutur tokoh masyarakat tersebut.
Ia menambahkan bahwa para kolega bisnisnya kini sedang berada dalam posisi siaga, memperhatikan apakah perubahan ini akan membawa dampak permanen yang melumpuhkan sektor produksi atau sekadar guncangan sesaat.
Menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan pola penghematan di berbagai sektor publik, seperti ASN dan lembaga pendidikan, Abah Anton memberikan perspektif yang cukup berimbang.
Ia melihat potensi efektivitas jika pemerintah kembali menerapkan pola kerja jarak jauh atau sistem daring seperti saat masa pandemi COVID silam. Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa penghematan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setiap kebijakan efisiensi harus dihitung dengan matang agar tidak mengganggu pelayanan publik yang prima. Baginya, esensi dari sebuah kebijakan adalah kesejahteraan rakyat.
“Penghematan itu harus dikonversi dengan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Jika langkah tersebut diambil namun pelayanan justru semakin baik, tentu tidak akan menjadi masalah,” pungkasnya.
Abah Anton berharap pemerintah mampu memberikan kepastian ekonomi yang konkret agar sejarah kelam krisis moneter masa lalu tidak perlu terulang kembali di tengah ketegangan global yang kian memanas ini.
