MALANGPOINT.COM | MALANG – Pengurus Koordinator Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Korwil GAPEMBI) Malang Raya resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Jumat (24/4/2026)
Pada pelantikan tersebut, R. Djoni Sudjatmoko resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Korwil GAPEMBI Malang Raya oleh Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh yang berlangsung secara khidmat.
Prosesi pelantikan tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si mewakili Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M, perwakilan dari Wali Kota Malang dan Wali Kota Batu, jajaran Muspika, hingga perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Malang Raya.
Dalam sambutannya, Sekda Budiar menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Untuk diketahui, sesuai target dari Badan Gizi Nasional, jumlah dapur MBG (SPPG) di Kabupaten Malang adalah sebanyak 275 SPPG dan yang telah berdiri saat ini sebanyak 228 SPPG dengan penerima manfaat sebanyak 543.086 orang.
”Dengan besarnya jumlah penerima MBG di Kabupaten Malang tersebut, maka memastikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program MBG menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya GAPEMBI Malang Raya” ujar Sekda Budiar
Hal ini merupakan langkah strategis dan progresif dalam memperkuat sinergi antar pelaku usaha, khususnya di sektor penyediaan makanan bergizi, yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Beliau menambahkan, kehadiran GAPEMBI Malang Raya diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para pengusaha, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung terlaksananya program Makan Bergizi Gratis.
Karena program ini bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pasalnya, anggota GAPEMBI merupakan mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh karena itu, Sekda Budiar berharap seluruh mitra SPPG yang tergabung dalam GAPEMBI dapat menjadikan organisasi ini sebagai wadah koordinasi yang solid, pusat peningkatan kualitas layanan, serta sarana untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, keamanan, dan kebersihan yang tinggi.
Sementara itu, Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
‘GAPEMBI ini memiliki peran vital sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai stakeholder lainnya dalam memastikan keberhasilan program tersebut” ucapnya
Menurut Makhrus, Malang Raya ini masih terdapat kekurangan sekitar 50 dapur untuk mendukung program MBG. Ini adalah program mulia dari Bapak Presiden yang harus kita sukseskan bersama
Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia makanan. Dari sekitar 3.800 unit yang telah beroperasi di Jawa Timur, baru sekitar 1.700 yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
“Kalau tidak segera diselesaikan, dapur yang belum memenuhi standar berpotensi disuspend. Maka GAPEMBI hadir bukan sekadar memastikan administrasi, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Makhrus menyebut program MBG sebagai instrumen strategis dengan dampak ganda. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga mampu membuka lapangan kerja serta menggerakkan sektor pertanian.
Ia mencontohkan kenaikan harga komoditas hortikultura seperti sawi yang sebelumnya berkisar Rp3.000 kini mencapai Rp8.000, serta jeruk yang naik dari Rp10.000 menjadi sekitar Rp20.000.
“Ini menunjukkan dampak positif bagi petani. Namun di sisi lain, tantangan juga besar, termasuk serangan opini di media. Dari ribuan dapur, jika ada beberapa yang bermasalah, seolah-olah semuanya tidak layak. Ini yang harus kita luruskan bersama,” ungkapnya.
