MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – DPD Partai Golkar Kota Malang terus melakukan audit organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam).
Usai melakukan audit di tiga Kecamatan dimulai dari Blimbing, Sukun dan Lowokwaru. audit dilanjutkan di Kecamatan Kedungkandang.
Bertempat di kediaman anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Sri Mulyana, di Kotalama, audit yang dirangkai dalam program Anjangsana Organisasi ini menjadi momentum krusial bagi evaluasi administratif tingkat akar rumput.
Ketua DPD Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, menegaskan pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kesiapan administrasi seluruh Pengurus Lapangan (PL) untuk menuju tahapan verifikasi Muscam.
”Evaluasi kita hari ini memang dikumpulkan dalam rangka audit organisasi dan sosialisasi lembaga hukum. Dari 12 PL, yang hadir fisik memang hanya tiga, namun ada laporan izin yang masuk. Dan kita harapkan semua administrasi harus clear sebelum kita siap untuk Muscam” ucapnya
Djoko Prihatin menegaskan DPD Golkar Kota Malang telah menunjuk Sri Mulyana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Kedungkandang.
”Bu Sri Mulyana punya batas waktu hanya 60 hari untuk melaksanakan Muscam. Beliau harus segera berkoordinasi dengan PL-PL. Tidak boleh melewati batas itu, atau akan segera di caretaker oleh DPD. Harapan kita, itu tidak terjadi,” tegas Djoko Pri
Djoko Pri mengakui bahwa Kecamatan Kedungkandang merupakan lumbung suara terbesar bagi Golkar di Kota Malang. Ia pun mematok target tinggi agar perolehan kursi di wilayah ini tetap dipertahankan dan dapat meningkat signifikan.
”Harapan saya, teman-teman bisa solid kembali, melupakan dinamika masa lalu, dan fokus membesarkan partai. Kita targetkan Kedungkandang bisa meraih tiga kursi,” tegasnya
Sementara itu, Sri Mulyana selaku Plt PK Golkar Kedungkandang menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan. Namun, ia tidak menampik adanya kendala administratif terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan lama yang sulit dilacak.
”Kami kesulitan mencari keberadaan SK yang lama karena pengurus sebelumnya sudah dibekukan dan sulit dihubungi. Langkah ke depan, saya akan telusuri dulu. Jika tetap tidak ditemukan, saya akan minta petunjuk Ketua DPD untuk melakukan pergantian pengurus,” jelas Sri Mulyana
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang tersebut mengajak seluruh kader di tingkat lapangan untuk segera berakselerasi dan meninggalkan residu konflik dari Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya.
Menurutnya, pencapaian tiga kursi bukan hal mudah, ia berharap teman-teman PL bisa move on. “Mari bekerja sama dengan DPD untuk membawa total 10 kursi bagi Golkar Kota Malang ke depan,” pungkasnya (cha/dn)
