MALANGPOINT.COM | MALANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid secara simbolis menyerahkan 212 sertipikat tanah kepada Persyarikatan Muhammadiyah dalam acara Pengkajian Ramadhan 1446 H di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Nusron mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan terobosan baru berupa loket khusus untuk memudahkan proses pendaftaran tanah milik organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan.
“Proses sertifikasi yang biasanya memakan waktu 2-3 bulan akan kami percepat melalui mekanisme khusus ini,” jelasnya.
Menurut data resmi, kantor pertanahan di seluruh Indonesia menerima sekitar 8 juta permohonan sertifikasi tanah setiap tahunnya. Dengan adanya loket khusus ini, diharapkan lembaga keagamaan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menerima sertipikat tanah dengan total luas 36,6 hektare yang berlokasi di Kabupaten Bogor.
“Legalitas tanah ini sangat penting untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kami jalankan,” ujar Haedar.
Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.
Nusron menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program unggulan yang sedang digarap adalah inisiatif wakaf produktif. Melalui program ini, tanah-tanah wakaf yang merupakan aset negara dapat dikelola oleh organisasi keagamaan dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
“Kami memiliki sekitar 1,4 juta hektare tanah cadangan negara yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” papar Nusron.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain: Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggrono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’Ti dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod.
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan dukungan kuat pemerintah terhadap program sertifikasi tanah dan pemanfaatan wakaf produktif.
Lebih untuk mewujudkan program ini, Kementerian ATR/BPN telah menyusun beberapa langkah konkret:
1. Optimalisasi sistem pendataan tanah wakaf secara nasional
2. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten
3. Sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholders terkait
“Kami berharap kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, bisa mempercepat realisasi program ini,” pungkas Nusron menutup sambutannya.
Program sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset lembaga keagamaan; meningkatkan produktivitas tanah wakaf; memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan produktif.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, program ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
