Johan Kristianto Somasi BSN Malang, Pertanyakan KPR Rumah yang SHM Aslinya Masih Dikuasai

  • Bagikan
Kuasa hukum Johan Kristianto dari Kantor Hukum Maha Patih Law Office, Andi Rachmanto, S.H.
banner 468x60

MALANGPOINT.COM | KOTA MALANG – Dugaan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa sepengetahuan pihak yang menguasai dokumen kepemilikan mencuat di Kota Malang.

Johan Kristianto melayangkan somasi kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN) Kantor Cabang Malang, setelah mengetahui tanah dan bangunan yang memiliki keterkaitan hukum dengannya diduga dijadikan objek fasilitas KPR oleh pihak lain.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius terkait proses verifikasi dokumen, legalitas kepemilikan, hingga penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Pasalnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8202 yang menjadi objek persoalan disebut masih berada dalam penguasaan Johan Kristianto.

Dalam rilis yang diterima media, Maha Patih Law Office selaku kuasa hukum Johan mengungkapkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Andi Rachmanto SH, Idola Andalan Dermawan, dan Aditya Kusuma Praja, Johan resmi meminta klarifikasi kepada BSN Cabang Malang, Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, serta Yudik Irwanto yang disebut sebagai penerima fasilitas KPR.

Kuasa hukum menyebut, kliennya memiliki dasar hukum berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas Nomor 05 tertanggal 4 Mei 2017 dan Surat Kuasa Menjual, Menghibahkan, Mengalihkan Hak dan Melepas Hak pada tanggal yang sama. Kedua dokumen tersebut dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lina Setyowati Gani, S.H.

Objek tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi itu berada di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Persoalan mulai menjadi perhatian setelah Johan memperoleh informasi sekitar 2022 dari Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini bahwa objek tersebut diduga telah masuk dalam proses perikatan atau pembiayaan KPR kepada Yudik Irwanto melalui pihak bank.

Johan pun mempertanyakan bagaimana objek tanah dan bangunan yang SHM aslinya masih berada dalam penguasaannya dapat diproses menjadi fasilitas pembiayaan bagi pihak lain.

Bahkan, Johan mengaku pernah dihubungi sejumlah orang yang mengatasnamakan pihak BSN untuk menanyakan keberadaan sertifikat asli tersebut.

Kuasa hukum Johan, Andi Rachmanto, menegaskan somasi tersebut bukan sekadar meminta penjelasan administratif. Pihaknya ingin memperoleh kepastian mengenai proses dan dasar hukum yang digunakan bank dalam memberikan fasilitas KPR atas objek yang menjadi sengketa kepentingan hukum tersebut.

“Kami mempertanyakan bagaimana objek tanah dan bangunan yang SHM aslinya masih dikuasai klien kami dapat diduga menjadi objek fasilitas KPR kepada pihak lain. Klien kami memiliki PPJB lunas, surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris, serta menguasai SHM asli. Karena itu, bank harus menjelaskan bagaimana proses verifikasi dan pengikatan jaminan dilakukan,” tegas Andi, Rabu (4/11/2026)

Idola Andalan Dermawan ini menambahkan, sebagai lembaga keuangan, bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian pembiayaan.

Menurutnya, sejumlah hal harus dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa pemohon KPR, dokumen yang digunakan, proses pemeriksaan legalitas sertifikat, pihak yang melakukan verifikasi, hingga dasar hukum pengikatan jaminan.

“Prinsip kehati-hatian perbankan tidak boleh hanya menjadi formalitas. Kami ingin mengetahui apakah seluruh prosedur telah dijalankan sebagaimana mestinya. Atas dasar apa objek tersebut dapat diproses menjadi fasilitas KPR bagi nasabah lain?” ujarnya.

Maha Patih Law Office menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama menyangkut kemungkinan adanya persoalan dalam administrasi pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

Aspek hukum yang menjadi perhatian antara lain ketentuan perbankan syariah, mekanisme pembebanan Hak Tanggungan, serta kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan penggunaan dokumen tidak sah atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses pembuatan akta.

Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan belum mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.

“Jika dalam penelusuran ditemukan indikasi penggunaan dokumen yang tidak sah, keterangan tidak benar, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, baik melalui jalur perdata maupun pidana,” tegasnya.

Melalui somasi tersebut, Johan meminta BSN Cabang Malang membuka secara jelas dasar pemberian fasilitas KPR kepada Yudik Irwanto, termasuk dokumen dan tahapan pemeriksaan yang digunakan.

Klarifikasi juga diminta dari notaris dan PPAT serta pihak nasabah terkait untuk mengungkap proses dan keterlibatan masing-masing pihak.

“Jangan sampai seseorang yang telah melakukan pembayaran, memiliki dasar dokumen hukum, dan masih menguasai SHM asli justru harus menghadapi persoalan karena objek tersebut diduga dijadikan agunan atau fasilitas pembiayaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hak klien kami harus mendapatkan perlindungan hukum,” tandas Andi.

Hingga berita ini ditulis, persoalan tersebut masih dalam tahap somasi dan permintaan klarifikasi. Pihak BSN Cabang Malang, Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, maupun Yudik Irwanto belum menyampaikan tanggapan dalam keterangan. (red)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *