Trase Tol Malang-Kepanjen Dievaluasi, Zulham Soroti Risiko Pembengkakan Anggaran Pembebasan Lahan

  • Bagikan
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok pemantauan lapangan menunjukkan sejumlah aspek perencanaan perlu disesuaikan.
banner 468x60

MALANGPOINT.COM | Rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen dengan estimasi investasi mencapai Rp10 triliun mulai memasuki tahap evaluasi perencanaan.

Persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu perhatian utama setelah trase yang dirancang sejak 2022 diketahui melintasi kawasan padat permukiman dan berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran secara signifikan.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar proyek infrastruktur strategis yang diharapkan membuka konektivitas wilayah Kabupaten Malang itu tidak terbebani persoalan biaya sejak tahap awal pembangunan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, menegaskan bahwa peninjauan ulang trase perlu dilakukan untuk memastikan perencanaan proyek lebih efektif, realistis, sekaligus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, hasil pemantauan lapangan menunjukkan sejumlah aspek perencanaan perlu disesuaikan.

Tidak hanya menyangkut jalur yang akan dilalui, tetapi juga jumlah akses keluar-masuk kendaraan yang dinilai berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran.

“Rute lama tahun 2022 yang melintasi kawasan padat permukiman itu dievaluasi, karena ada potensi pembengkakan biaya pembebasan lahan,” ungkap Zulham, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, persoalan pembebasan lahan tidak boleh dipandang sebagai aspek teknis semata. Jika tidak diperhitungkan secara matang, kebutuhan anggaran berpotensi semakin besar dan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek.

Selain trase, evaluasi juga menyasar desain pintu keluar tol (exit toll) dan simpang susun (interchange). Dalam konsep awal, jalan tol sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut direncanakan menghubungkan Exit Tol Sawojajar atau Kedungkandang di Kota Malang menuju Pakisaji, Gondanglegi, hingga Kepanjen.

Semula, terdapat empat titik akses yang direncanakan berada di Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kepanjen. Namun, opsi tersebut kini tengah dikaji kembali, termasuk kemungkinan penyederhanaan menjadi satu atau dua titik akses.

Zulham menilai, penentuan jumlah akses harus didasarkan pada kebutuhan konektivitas dan efektivitas operasional. Dengan begitu, pembangunan tidak sekadar mengejar banyaknya pintu tol, tetapi benar-benar memberikan manfaat optimal dengan kebutuhan anggaran yang lebih terkendali.

Dengan estimasi investasi sekitar Rp10 triliun, ia berharap seluruh aspek perencanaan benar-benar diperhitungkan sebelum proyek memasuki tahapan lebih lanjut.

Di luar persoalan teknis dan pembiayaan, Zulham melihat Tol Malang-Kepanjen memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.

Menurutnya, keberadaan jalan tol tersebut tidak boleh hanya diproyeksikan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan selatan.

Infrastruktur itu harus menjadi pintu pembuka konektivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata, khususnya menuju wilayah Malang Selatan.

Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah keterhubungan dengan koridor Gondanglegi-Balekambang yang tengah dikembangkan sebagai akses menuju kawasan wisata pantai selatan.

“Ke depan jalur ini akan menjadi penghubung jalur wisata yang menyambung koridor Gondanglegi-Pantai Balekambang. Semoga manfaatnya bisa dirasakan warga Kabupaten Malang, membawa perubahan ekonomi, dan peningkatan wisata di wilayah Kabupaten Malang, terutama Malang Selatan,” harapnya.

Konektivitas tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan perjalanan wisatawan dari luar daerah menuju destinasi wisata pesisir selatan. Efek lanjutannya juga diharapkan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, perdagangan, hingga distribusi hasil pertanian dan produk unggulan daerah.

Karena itu, Zulham menekankan pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, bukan hanya menghadirkan jalur transportasi baru.

Di sisi lain, ia mengakui besarnya harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak yang masih menjadi aspirasi warga di sejumlah kecamatan.

Ia meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses, mulai dari pengusulan, penyusunan prioritas, penganggaran hingga pelaksanaan. Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi perhatian pemerintah.

“Pemerintah bukan Bandung Bondowoso, sekarang usul, besok jalannya jadi. Masyarakat harus sabar, usulan tetap diterima. Insya Allah pelan-pelan seluruh jalan di wilayah Kabupaten Malang akan membaik dan diperbaiki,” tandasnya.

Evaluasi trase Tol Malang-Kepanjen kini menjadi momentum penting untuk memastikan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga efisien dari sisi pembiayaan dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Malang. (*/cha)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *