MALANGPOINT.COM | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Malang Raya menyiapkan langkah hukum menyusul dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan yang diduga dilakukan seorang oknum advokat berinisial MRA di tengah perselisihan penguasaan sebuah ruko di jalan Danau Toba Ruko E 9 No. 5 Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
SMSI menilai pernyataan yang diduga menyebut wartawan sebagai wartawan bayaran merupakan persoalan serius. Sebab, ucapan tersebut muncul ketika sejumlah jurnalis tengah menjalankan tugas untuk menelusuri informasi dan melakukan konfirmasi terkait keributan di lokasi.
Ketua SMSI Malang Raya, Doi Nuri, S.Pd., mengatakan, pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan tindakan tersebut. Salah satu wartawan yang terlibat dalam peristiwa itu diketahui merupakan anggota SMSI Malang Raya.
Menurut Doi, kedatangan tiga wartawan ke lokasi bermula dari informasi adanya perselisihan di sebuah ruko. Para jurnalis bermaksud memastikan situasi sekaligus menggali keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.
Namun, situasi justru berkembang menjadi ketegangan setelah muncul pernyataan yang diduga mendiskreditkan profesi wartawan.
“Teman-teman datang untuk memastikan informasi yang berkembang. Mereka tidak mengenal pihak-pihak yang sedang berselisih. Tetapi justru muncul pernyataan yang menyebut wartawan bayaran,” kata Doi.
Ia menegaskan, SMSI tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti sebagai konflik individual. Menurutnya, kehormatan profesi wartawan harus dilindungi, terlebih ketika jurnalis sedang menjalankan fungsi mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Doi juga menyayangkan pernyataan tersebut diduga disampaikan oleh seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Profesi hukum, menurutnya, semestinya memahami pentingnya menghormati hak dan martabat profesi lain.
SMSI Malang Raya kini menyiapkan langkah hukum dengan pendampingan kuasa hukum. Organisasi tersebut meminta pihak yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa.
“Kami meminta ada permohonan maaf secara terbuka. Kami juga siap duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara kelembagaan. Jika tidak ada itikad baik, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Kuasa hukum SMSI Malang Raya, M. Afif Gusti Fatah, S.H., menyatakan langkah hukum akan ditempuh secara bertahap. Tahap awal berupa somasi untuk meminta klarifikasi sekaligus mengetahui respons pihak yang diduga melontarkan pernyataan tersebut.
Afif menilai, tindakan merendahkan martabat profesi wartawan tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika jurnalis sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Karena itu, setiap pihak seharusnya menghormati tugas wartawan, termasuk memberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi.
“Setiap profesi memiliki kehormatan yang harus dijaga. Kami sangat menyayangkan apabila ada pernyataan yang mengkerdilkan, mendiskreditkan, atau menghina profesi lain,” ujar Afif.
Selain aspek hukum, Afif juga menyoroti etika profesi advokat. Menurutnya, prinsip kejujuran, kesopanan, dan budi pekerti merupakan bagian penting yang harus dijunjung dalam menjalankan profesi hukum.
Ia menegaskan, somasi menjadi pintu awal penyelesaian. Apabila tidak terdapat respons maupun itikad baik, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Agung dari Leo Chien Long & Associates Law Firm menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari persoalan masa sewa sebuah ruko yang menurut pihaknya telah berakhir pada 31 Oktober 2026.
Agung mengaku datang untuk menyampaikan pemberitahuan sekaligus meminta pihak yang menempati ruko mengosongkan objek tersebut. Namun, permintaan itu mendapat penolakan karena pihak penyewa mengklaim masa kontrak masih berlaku hingga 2027.
Klaim perpanjangan tersebut kemudian dipersoalkan. Agung menyebut pihaknya meminta bukti pembayaran maupun persetujuan perpanjangan kontrak, tetapi menurut keterangannya, bukti tersebut tidak diperlihatkan dalam pertemuan.
Perdebatan mengenai status kontrak dan penguasaan ruko akhirnya membuat situasi memanas. Pihaknya kemudian meminta bantuan Polsek Kedungkandang untuk memediasi kedua belah pihak.
Agung menegaskan, pihaknya tidak bermaksud melakukan pengosongan secara paksa. Dalam proses mediasi, disepakati ruko untuk sementara tidak ditempati oleh kedua pihak hingga tercapai kesepakatan.
Kunci ruko kemudian dititipkan kepada Polsek Kedungkandang sebagai bagian dari kesepakatan sementara tersebut.
Perselisihan yang semula berkaitan dengan masa sewa ruko itu kini turut memunculkan persoalan baru mengenai dugaan pelecehan profesi wartawan.
SMSI Malang Raya menegaskan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur organisasi dan hukum. Sementara itu, klarifikasi dari pihak yang diduga melontarkan pernyataan tersebut masih diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara berimbang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red)















